globalonline.id
Politik Surabaya Utama

Pemkot Janji Pekan Ini Lunasi Anggaran Pilkada Surabaya

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna

SURABAYA (global-news.co.id) — DPRD Surabaya kembali menggelar rapat dengar pendapat membahas anggaran Pilkada Surabaya 2020 yang belum dilunasi Pemkot Surabaya, Senin (10/8/2020). Rapat dengar pendapat kali ini mengundang pihak Pemkot Surabaya, yang dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menjelaskan, alasan Pemkot Surabaya belum melunasi anggaran Pilkada Surabaya 2020, karena masih dalam pembahasan.

“Karenanya Bakesbang Pol Linmas Kota Surabaya tidak hadir dalam hearing karena sedang membahas persoalan itu, seperti yang mereka sampaikan dalam telephone tadi,” terangnya.
Ayu kembali mengatakan Pemkot Surabaya beralasan keterlambatan pelunasan anggaran Pilkada 2020, karena ada perubahan terhadap laporan anggaran KPU Surabaya.
“Tapi dalam hearing sebelumnya, KPU Surabaya menjelaskan kalau perubahan anggaran sudah lama disampaikan,” ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut Pemkot Surabaya berjanji akan menggenapi sisa anggaran Pilkada Surabaya dalam minggu ini.
“Mereka berjanji dalam minggu ini akan dilunasi. Kalau nanti tidak dicairkan seluruhnya atau bahkan tidak dicairkan, kami akan panggil lagi,” tegas Ayu.

Ayu kembali menegaskan kalau pelunasan sisa anggaran itu sangat penting bagi tahapan Pilkada Surabaya.
“Sekarang kan sudah akan memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. Tentunya KPU butuh melakukan sosialalisasi lewat alat peraga. Ini kan butuh dana, tidak mungkin mereka menggunakan dana halangan karena itu melanggar hukum,” ungkapnya.
Dalam hearing sebelumnya Naafilah Astri Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengatakan, dari anggaran Rp 101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp 41,09 miliar atau sekitar 41 persen.

“Anggaran Rp 41 miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp 1 miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp 40 miliar,” ungkapnya.
Naafilah kembali mengatakan, sesuai Permendagri, seharusnya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp 60 miliar.
“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya sehingga kami khawatirkan dapat memengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. pur