globalonline.id
Mancanegara Politik

Pertemuan Uni Eropa dan Turki di Tengah Situasi Krisis Imigran

Recep Tayyip Erdogan berbicara di forum Uni Eropa

BRUSSEL (globalonline.id) – Para pemimpin Uni Eropa mengadakan pertemuan dengan presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Brussel, Senin (9/3). Konferensi tersebut membicarakan keputusan Turki membuka perbatasan bagi para imigran untuk memasuki Eropa. Presiden Komisi dan Dewan Eropa, Ursula Von der Leyen dan Charles Michel memimpin jalannya konferensi untuk mempertahankan kesepatakan imigrasi dengan Turki di tengah-tengah ketegangan hubungan antara Turki dan Yunani.

Sekitar 35.000 imigran berkumpul di perbatasan Yunani yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa. Uni Eropa menganggap Turki telah melanggar pakta tahun 2016 di mana Brussel berjanji untuk membayar € 6 juta sebagai imbalan atas Turki dalam membatasi arus migrasi. Namun sebaliknya, Erdogan menuduh Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir tidak suportif dan solid dalam mendukung operasi militer Turki di Suriah, selain itu Turki yang menampung 3,6 juta pengungsi Suriah mengatakan Uni Eropa gagal memenuhi janji bantuannya.

Dilansir theguardian.com, saat pertemuan Von der Leyen menganggap Erdogan telah mempolitisasi perbatasan. “Peristiwa di perbatasan Yunani-Turki jelas menunjuk pada motivasi politik untuk menekan perbatasan eksternal UE (Uni Eropa),” ujarnya tak lama sebelum pembicaraan dengan Erdogan. “Menemukan solusi untuk situasi seperti ini akan membutuhkan proses dan pelepasan tekanan (keamanan) di perbatasan,” tambahnya.

Di satu sisi menurut Erodgan, Yunani berusaha untuk mengambil keuntungan finansial dari Uni Eropa atas krisis imigran ini. “Tidak masuk akal dan dipahami bahwa sekutu dan negara tetangga menunjuk Turki sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gelombang migrasi ini,” katanya. “Dan saya telah menyatakan kepada sekretaris jenderal bahwa kita tidak akan mengizinkan negara untuk menggunakan situasi ini dan menggunakan Uni Eropa untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil”, imbuhnya. Dalam proses konferensi, Von der Leyen memberikan kesempatan kepada 5 negara anggota Uni Eropa untuk menawarkan bantuan, di antaranya: Prancis, Portugal, Jerman, Luksemburg, dan Finlandia.

Von der Leyen mengatakan Uni Eropa perlu untuk memastikan keselamatan pengungsi anak di bawah umur yang hidup tanpa pendamping di kamp-kamp pengungsi Yunani. Von der Leyen mengatakan “dalam waktu jangka panjang, kita membutuhkan proses untuk menangani anak di bawah umur tanpa pendamping, kita membutuhkan proses yang sistematis,” ujarnya dikutip reuters. Pembicaraan dengan Erdogan di Brussels hanyalah proses awal untuk melihat seberapa jauh Uni Eropa dapat dan mampu mendukung Turki secara finansial dalam berurusan dengan pengungsi yang datang dari negara-negara yang dilanda perang. Sebelumnya Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri, Josep Borrell, bertemu Erdogan di Ankara, Rabu lalu (4/3). Ia menjanjikan bantuan € 170 juta tambahan untuk operasi militer di Suriah. Namun pada hari Jumat, para menteri luar negeri Eropa menolak untuk menyetujui tuntutan Turki tersebut.

Krisis imigran menimbulkan ketegangan di antara hubungan Yunani-Turki, sejak Erdogan memutuskan “membuka pintu” bagi para pengungsi untuk memasuki Yunani. Sebelumnya sekitar 35.000 pengungsi dari Suriah, Afghanistan, Pakistan, dan wilayah konflik lain yang tertahan di perbatasan terlibat bentrok dengan polisi Yunani yang menembakkan gas air mata dan peluru plastik. Ketegangan makin diperparah dengan adanya perang proxy di media sosial. Orang-orang Yunani dan Turki menyebarkan foto, video, dan komentar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi buruk terhadap masing-masing pihak. (bayu)